Jakarta, aspirasinusantara.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyarankan pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyelesaikan konflik kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan dua politikus Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
“Saya menyarankan agar pemerintah membentuk pansel untuk memilih pengurus yang independen dan agar tidak jadi rebutan,” ujar Irma kepada wartawan, Selasa, 10 Desember 2024.
Irma menilai, organisasi seperti PMI seharusnya dipimpin oleh figur profesional yang independen, bukan menjadi ajang perebutan oleh pihak-pihak tertentu. Konflik seperti ini, menurutnya, justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
“PMI harus dikelola oleh profesional yang independen, dan karenanya harus ada audit publik. Bukan malah jadi rebutan oknum-oknum partai politik. Hal ini malah bikin rakyat curiga, ada apa di PMI kok jadi rebutan,” tegasnya.
Kemenkum Belum Terima Laporan Resmi
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang diajukan oleh kubu Agung Laksono.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham belum menerima permohonan resmi terkait susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.
“Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut,” kata Supratman pada Selasa, 10 Desember 2024, seperti dikutip dari Kompas.com.
Pentingnya Independensi PMI
Kisruh internal PMI ini menuai perhatian publik, mengingat pentingnya peran PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang netral dan independen. Usulan pembentukan pansel dinilai sebagai langkah untuk memastikan kepengurusan PMI tetap berada di tangan pihak-pihak yang fokus pada misi kemanusiaan, bukan kepentingan politik.
Baca Juga: Menko Polkam Apresiasi Kinerja KPK Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi
“Langkah transparan seperti audit publik dan keterlibatan pihak independen dalam kepengurusan PMI akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini,” tutup Irma. (*)
