Jakarta, aspirasinusantara.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana kepindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang dijadwalkan pada 2028. Menurut Puan, keputusan terkait IKN saat ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dan DPR akan mengikuti arahan tersebut.
“Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan kepada media di Kompleks Parlemen, Jakarta, (10/12/2024).
Puan juga menyatakan kesiapan DPR untuk membangun gedung baru di IKN sebagai bagian dari perpindahan lembaga legislatif ke ibu kota baru.
“Ya, kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
IKN Akan Menjadi Ibu Kota Politik
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah ibu kota baru siap menjalankan fungsi sebagai pusat politik.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN dilakukan setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, di sana harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Hasan juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan pindah ke IKN setelah semua infrastruktur strategis, seperti kantor pemerintahan, selesai dibangun dan siap digunakan.
Baca Juga: Menko Polkam Apresiasi Kinerja KPK Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi
Transformasi Jakarta Menjadi DKJ
Sebagai bagian dari rencana ini, Jakarta telah ditetapkan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan berfungsi sebagai pusat bisnis dan ekonomi setelah pemerintahan pindah ke IKN.
Kepindahan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.
Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintah terkait IKN dan memastikan DPR siap berperan aktif dalam proses tersebut. (*)
