Jakarta, aspirasinusantara.id– Upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran negara tampaknya menghadapi tantangan besar. Lantaran di lapangan, para pembantunya tak menunjukkan apa yang diinginkan.
Terbukti sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih secara terbuka menyampaikan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2025, dengan alasan mendukung program prioritas presiden hingga kebutuhan operasional kementerian dan lembaga.
Menteri HAM Minta Lonjakan Anggaran Fantastis
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu yang pertama mengajukan tambahan anggaran. Ia meminta kenaikan signifikan, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Menurut Pigai, angka tersebut diperlukan untuk mewujudkan visi besar Prabowo di bidang HAM, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan Kementerian HAM yang terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, sebagaimana dilansir cnbcindonesia, (19/11/2024).
Bansos di Bawah Koordinasi Cak Imin Diminta Naik Rp 100 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025. Dalam acara di Sentul, Bogor, Cak Imin menyampaikan harapannya agar peningkatan bansos ini dapat dilakukan melalui pengurangan kebocoran anggaran negara.
“Kita berdoa 2025 akan ditambahkan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun,” katanya.
Kementerian PKP Usulkan Tambahan Rp 48,4 Triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai keinginan Presiden Prabowo. Anggaran kementerian yang hanya Rp 5,1 triliun dinilai tidak cukup untuk mendanai target tersebut, yang total kebutuhannya mencapai Rp 53,6 triliun.
“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran, termasuk dalam penyediaan SDM yang kompeten,” ujar Maruarar.
Kementerian Koperasi Ajukan Tambahan Rp 2,1 Triliun
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga tak ketinggalan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Tambahan ini akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan koperasi di tahun 2025. Anggaran kementeriannya saat ini hanya Rp 274,45 miliar, yang dibagi dengan Kementerian UKM.
“Untuk memperkuat program koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,199 triliun,” kata Budi dalam rapat kerja dengan DPR.
LKPP: Butuh Rp 34,2 Miliar untuk Program Makan Bergizi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta tambahan anggaran Rp 34,2 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 30,77 miliar.
“Kami mendukung visi Asta Cita Kabinet Merah Putih. Namun, anggaran LKPP justru dipangkas dari Rp 244,79 miliar menjadi Rp 166,71 miliar,” ungkap Plh Kepala LKPP Iwan Herniwan.
Efisiensi Jadi Pertanyaan
Permintaan tambahan anggaran ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran. Di satu sisi, Presiden Prabowo menyerukan penghematan dan optimalisasi anggaran. Namun, di sisi lain, menterinya mengajukan kenaikan anggaran yang signifikan.
Baca Juga: Guru Sebagai Pendidik, Inspirator, dan Pembentuk Karakter
Jika tidak dikelola dengan hati-hati, lonjakan anggaran ini dapat menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah terbatas. Presiden Prabowo diharapkan dapat memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan nyata masyarakat.
